PENYESUAIAN SISTEM KERJA LPP TVRI

3 AGENDA PENYEDERHANAAN BIROKRASI

  1. Penyederhanaan Struktur Organisasi (telah dilakukan dengan berlakunya Perdir Nomor 18 dan 19 tahun 2020 tentang SOTK LPP TVRI dan Stasiun Penyiaran)
  2. Penyetaraan Pejabat Struktural menjadi Pejabat Fungsional (telah dilakukan pelantikan pejabat fungsional Desember 2021 dan November 2021)
  3. Penyesuaian Sistem Kerja (Peraturan Direksi Nomor 18 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada LPP TVRI untuk Penyederhanaan Birokrasi)

 

Unit Organisasi pada LPP TVRI adalah  bagian dari struktur LPP TVRI yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yaitu Direktur Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yaitu Direksi, Kepala Pusat, Kepala Satuan dan Kepala Stasiun Penyiaran Tipe A; Pejabat Administrator yaitu Kepala Stasiun Penyiaran Tipe B dan C serta Kepala Bagian; Pejabat Pengawas yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin Unit Organisasi pada LPP TVRI.
Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah Pejabat Pengawas atau Pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.

KONSEP DASAR SISTEM KERJA LPP TVRI

  • Penataan kedudukan pegawai LPP TVRI (Direksi akan mengeluarkan SK kedudukan pegawai disetiap Unit Organisasi)
  • Penugasan dan pelaksanaan Tugas (berupa tim kerja)
  • Pemanfaatan teknologi informasi (proses membangun  arsitektur SPBE)
  • Sistem Kerja digunakan sebagai instrumen bagi Pegawai di lingkungan LPP TVRI dalam melaksanakan tugas dan fungsi satuan kerja pada LPP TVRI setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi.

KELOMPOK TIM KERJA
1. Tim Perencana dan Pengendali
Mempunyai tugas membuat perencanaan pada peran dan fungsi Unit Organisasi serta melakukan pengendali dalam pelaksanaan kinerja. Setiap Unit Organisasi wajib membentuk Tim Perencana dan Pengendali sesuai peran dan fungsi masing-masing (Periode kerja maksimal 1 Tahun)
2. Tim Pelaksana Kinerja
Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan kegiatan administrasi untuk mencapai target kinerja sesuai dengan perencanaan yang telah disusun oleh Tim Perencana dan Pengendali. Dibentuk sesuai dengan kebutuhan Unit Organisasi. (Periode kerja per item sesuai perencanaan)
Catatan: Tim Perencana dan Pengendali mau pun Tim Pelaksana Kinerja berkedudukan sama dalam menjalankan peran serta fungsi sebagai Fungsional dan Pelaksana.

TIM PERENCANA DAN PENGENDALI
Direktorat Program dan Berita:
Program;
Berita;
Olahraga;
Media Baru;
Siaran Internasional; dan
Promo.

Direktorat Keuangan:
Perencanaan Anggaran;
Pengelolaan Anggaran;
Perbendaharaan;
Akuntansi dan Perpajakan.

Direktorat Teknik:
Transmisi
Teknik Produksi dan Penyiaran;
Multipleksing dan Kerja sama Teknik;
Teknologi Informatika dan Media Baru.

Direktorat Umum :
Pengelolaan Barang Barang Milik Negara;
Sarana dan Prasarana;
Sumber Daya Manusia;
Hukum;
Kelembagaan, Reformasi Birokrasi dan Kearsipan;
Humas dan Protokol.

Direktorat Pengembangan dan Usaha :
Kerjasama Usaha Jasa Siaran;
Kerjasama Usaha Jasa Teknik dan Non Teknik;
Kerjasama Usaha Jasa Bisnis Baru;
Kerjasama Usaha JasaDiklat Petelevisian dan Sertifikasi;
Kerjasama Usaha Jasa Pemanfaatan Lahan dan Bangunan, dan
Pengembangan Strategi Kerjasama

Satuan Pengawasan Intern:
Wilayah I;
Wilayah II; dan
Wilayah III.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan:
Program Diklat Manajemen;
Program Diklat Profesi;
Gatra Kencana;
Sertifikasi.

Pusat Penelitian dan Pengembangan:
Pengkajian Program dan Berita;
Pengkajian Teknik;
Pengkajian Pengembangan Usaha; dan
Pengkajian Kelembagaan dan Sumber daya manusia

Stasiun Penyiaran:
Program;
Berita;
Media baru;
Promo;
Teknik;
Umum;
Keuangan;
Pengembangan dan Usaha

PENUGASAN
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

  1. Pejabat Fungsional dan pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja.
  2. Pimpinan Unit Organisasi memberikan penugasan kepada Pejabat Fungsional dan pelaksana.
  3. Dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berasal dari lintas Instansi Pemerintah.
  4. Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana dalam tim kerja dapat melibatkan 1 (satu) atau lebih jenis Jabatan.
  5. Pejabat Fungsional atau pelaksana yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari Unit Organisasi pemilik kinerja tersebut.
  6. Bentuk penugasan kepada Pegawai terdiri atas: penunjukan; dan/atau pengajuan sukarela.
  7. Penunjukan dilakukan melalui mekanisme pengajuan permohonan kepada Pejabat Penilai Kinerja
  8. Permohonan penugasan dalam bentuk meliputi:
    maksud dan tujuan permohonan penugasan;
    kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan yang dibutuhkan;
    ekspektasi yang diharapkan; dan
    durasi pelibatan.
  9. Permohonan pengajuan sukarela disampaikan kepada Pimpinan Unit Organisasi yang dituju tembusan Pejabat Penilai Kinerja yang bersangkutan

TAHAPAN KERJA
1. Tahapan Perencanaan dan Pengendalian
Tahapan perencanaan dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja organisasi dapat dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan dengan hasil konkrit menjadi rencana kerja.
2. Tahapan Pelaksanaan Kinerja
Tahapan pelaksanaan dimaksudkan untuk memastikan kegiatan dan anggaran dijalankan sesuai dengan rencana
3. Tahapan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Tahapan Evaluasi dimaksudkan untuk memastikan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan  dengan target yang diharapkan.

TAHAPAN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN

  1. Penyusunan dan penetapan perjanjian kinerja, perumusan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Pimpinan Unit Organisasi.
  2. Perumusan strategi pelaksanaan pencapaian target kinerja oleh Pimpinan Unit Organisasi yang terdiri dari penentuan pelaksanaan tugas dalam bentuk tim kerja atau individu, penentuan kebutuhan pelibatan Pejabat Fungsional atau Pelaksana lintas unit serta kebutuhan atas Ketua Tim.
  3. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
  4. Pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian kinerja oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
  5. Kegiatan Pengendalian adalah pemantauan dan pendampingan terhadap kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan untuk pencapaian target kinerja oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

TAHAPAN PELAKSANAAN KINERJA

  1. Penyusunan rincian pelaksanaan kegiatan, pembagian peran dan pelaksanaan kegiatan oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana
  2. Monitoring perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan oleh Pimpinan Unit Organisasi dan/atau Ketua Tim.
  3. Kegiatan Monitoring adalah pemantauan terhadap realisasi pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian target kinerja oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
  4. Penyampaian hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan Unit Organisasi.

TAHAPAN MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN
Tahapan Evaluasi dimaksudkan untuk memastikan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan  dengan target yang diharapkan. Kegiatan yang dilakukan pada tahapan evaluasi adalah reviu atas hasil pelaksanaan tugas Tim Kerja atau individu oleh Pimpinan Unit Organisasi dan/atau Direktur Utama dengan mengkompilasi dan menganalisa hasil Kegiatan Pengendalian dan Kegiatan Monitoring. Pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai setelah Pimpinan Unit Organisasi dan/atau Direktur Utama menerima hasil pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan telah sesuai dengan target yang diharapkan berupa dokumen laporan hasil kegiatan yaitu laporan kinerja  (laporan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan akhir).

PERTANGGUNGJAWABAN
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

  • Pejabat Fungsional dan pelaksana yang ditugaskan secara individu melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada Pimpinan Unit Organisasi.
  • Anggota tim melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua tim.
  • Ketua tim melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada Pimpinan Unit Organisasi secara berkala.
  • Pimpinan Unit Organisasi secara sewaktu-waktu berwenang untuk meminta laporan kepada ketua tim dan/atau anggota tim kerja.

Subbagian Tata Usaha dalam mendukung pelaksanaan sistem kerja
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi, ketatalaksanaan, kesekretariatan, persuratan dan rumah tangga serta memberikan dukungan, memfasilitasi dan mengkompilasi kegiatan perencanaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang milik negara, kearsipan dan  monitoring, evaluasi dan pelaporan serta kegiatan-kegiatan fungsional dan non fungsional lainnya di Unit Organisasi LPP TVRI dalam melaksanakan peran dukungan bagi percepatan pelaksanaan penyesuaian sietem kerja.